PT Perorangan adalah type badan hukum baru yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan ada PT Perorangan, para pelaku bisnis dalam perihal ini Usaha Mikro dan Kecil, dapat membentuk atau mendirikan perseroan terbatas (PT) sendiri yang di mana pendirinya memadai 1 (satu) orang saja bersama mudah.


PT Perorangan diharapkan dapat menjadi kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menuju UMKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia.

 

Di bawah ini adalah informasi tentang PT Perorangan.

 

Pengertian PT perorangan?
Perseroan Perorangan atau yang lebih dikenal bersama PT perorangan adalah suatu badan bisnis yang pendiriannya dilaksanakan oleh satu orang saja, di mana usahanya masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai bersama Undang-undang No. 11 th. 2020 Tentang Cipta Kerja.

 

Persyaratan mendaftarkan PT perorangan?
PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk syarat-syarat bisnis mikro dan kecil sesuai bersama PP No 7 th. 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Berikut dibawah ini informasi sebagian syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mendirikan

 

KTP
NPWP
Alamat Perseroan Perorangan

Catatan:
Jika beralamat di Jakarta, maka kamu kudu memenuhi syarat-syarat zonasi wilayah sesuai bersama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata area Dan Peraturan Zonasi.

 

Prosedur PT perorangan?
Menentukan Nama PT Perorangan
Menentukan KBLI Usaha
Mendaftarkan di Kemenkumham
Mengajukan NPWP PT Perorangan
Mengurus NIB dan Izin Usaha PT Perorangan lewat OSS

Konsultasi sekarang: Jasa Pembuatan PT

Tujuan ada PT perorangan?
Tujuannya adalah untuk membantu dan memberi tambahan kemudahan para pelaku bisnis dalam membangun usahanya.

Kelebihan mendirikan PT perorangan?
Mendapatkan kepastian standing badan hukum yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dapat melakukan pemisahan kekayaan spesial dan bisnisnya secara lebih formal, sebab PT Perseorangan dapat punyai Nomor Pokok Wajib Pajak-nya sendiri.
Pendiriannya mudah, sebab dapat dilaksanakan secara online dan prosesnya telah terintegrasi bersama pengurusan NPWP atas nama PT Perorangan tersebut. Tidak kudu ke notaris.
Modal pendirian badan hukum berbentuk bebas, dapat 0 hingga Rp5 miliar.
Dapat memicu rekening bank atas nama Perusahaan, supaya dapat lebih profesional dalam komunikasi transaksi bisnisnya.
Dapat melengkapi kelengkapan legalitas yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman modal, baik ke bank, maupun mitra investor pemberi pinjaman perseorangan (misalnya bersama perjanjian bagi hasil.
Mendapatkan prioritas untuk mengakses ragam program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku bisnis skala Mikro dan Kecil.
Boleh mengfungsikan alamat rumah, selama sesuai bersama peruntukkan terhadap Rencana Detail Tata area Daerah.
Bagimana pendaftaran PT perorangan?
Pendaftaran Perseroan Perorangan dapat dilaksanakan secara online lewat website https://ptp.ahu.go.id/ bersama isian sebagai berikut:

Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan;
Jangka saat berdirinya perseroan perorangan;
Maksud dan tujuan serta aktivitas bisnis perseroan perorangan;
Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
Nilai nominal dan jumlah saham;
Alamat Perseroan perorangan;
Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomer induk kependudukan, dan nomer pokok kudu pajak berasal dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
Masa berlaku PT perorangan?
Seumur hidup, selama perusahaan tidak melanggar keputusan pendirian dan mengalami perubahan syarat-syarat sebagai Perseroan Perorangan.

Dasar Hukum PT perorangan?
UU No 11 th. 2020 tentang Cipta Kerja.
PP No 8 th. 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi syarat-syarat untuk UMK.
PP No 7 th. 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Permenkumham No 21 th. 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum PT.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Demikian informasi tentang PT Perorangan. Ayo Daftar kan bisnis PT Perorangan kamu sekarang!

Jika Anda mengalami ada masalah dan tidak tahu tentang pendirian suatu badan di Indonesia, baik itu PT Perorangan atau badan hukum lainnya, Anda dapat menghubungi Indoservice.

Indoservice, sebuah perusahaan konsultan kesekretariatan dan perijinan yang dapat membantu Anda dalam mendirikan perusahaan di Indonesia dan mengenai bersama perijinan usaha. Terpercaya dan memiliki pengalaman di Indonesia, berkomitmen untuk memberi tambahan pelayanan paling baik dan cepat untuk memenuhi kebutuhan Anda.